Covid 19 dan Ekonomi Nasional

Rekaman diskusi di Rumah Dinas Ibu Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR 8 April 2020 mengenai dampak Covid 19 yang harus diantisipasi oleh negara dan bangsa dari aspek ekonomi.

Menurut saya, ekonomi harus menjadi prioritas perhatian pemerintah selain penanganan kesehatan Covid 19. Karena sebagai bangsa dengan populasi terbesar ke-4 di dunia, dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar akan menjadi bencana sendiri apabila hancurnya rantai suplai dunia akibat merosotnya permintaan dan melemahnya hampir semua sektor ekonomi ditandai pemutusan hubungan kerja yang masif.

Dampak Covid 19 terhadap Perekonomian Global

  1. Proyeksi pertumbuhan dunia versi World Bank, BCG, Fitch Rating, OECD dan IMF.

Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua, merosotnya ekonomi Tiongkok berdampak terhadap perekonomian global pada 2020. Hal ini terlihat dari proyeksi yang dilakukan sejumlah lembaga. EIU menurunkan target pertumbuhan ekonomi global dari 2,3% menjadi 2,2%. Sementara Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,4%, turun dari perkiraan sebelumnya 2,5%.

IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 akan mengalami kontraksi dan mencapai nilai negatif. Akibat Pandemi Corona atau Covid-19, IMF telah menyiapkan dana senilai 1 triliun dolar AS dan mengusulkan tambahan fasilitas senilai 500 miliar dolar AS. Situasi ini dinilai berpotensi lebih buruk dari 2008. IMF bertujuan membantu negara-negara yang mengalami kesulitan likuiditas akibat capital outflow.

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memprediksi pertumbuhan ekonomi global bakal mencapai titik terendah dalam satu dekade tahun ini akibat dampak wabah penyakit virus Corona (Covid-19). Dampak tersebut terjadi terhadap permintaan dan suplai. OECD memangkas proyeksi pertumbuhan global secara menyeluruh dari 2,9% menjadi 2,4%. Angka ini terlemah sejak krisis finansial 2008-2009.

Proyeksi itu terjadi dengan catatan penyebaran virus corona hanya meluas pada kuartal I-2020. Jika semakin meluas, maka pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan hanya 1,5%.

Fitch Ratings memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 1,3% seiring meluasnya penyebaran Covid19 di dunia. Tingkat pertumbuhan ekonomi dunia turun hampir separuh perkiraan dasar pertumbuhan global pada 2020, menjadi 1,3% dari 2,5%. Pemangkasan tersebut tersebut membuat produk domestik bruto (PDB) global berkurang hingga US$850 miliar dibandingkan proyeksi sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung lebih cepat apabila lebih banyak negara maju (G7) menerapkan lockdown untuk mencegah penyebaran virus Corona. Di tengah ketidakpastian, penurunan PDB (ytd) sebanyak 3% dari 5% dalam skenario lockdown penuh sangat mungkin terjadi seiring menyebarnya virus Corona secara pandemik. Apalagi pertumbuhan ekonomi China diprediksi jatuh ke level 3,7% (full year) dari 6,1%. Selain itu PDB Italia akan turun 2% dan PDB Spanyol hampir 1% pada tahun ini.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang dirilis McKinsey difokuskan pada meningkatnya GDP. Skenario terburuk Indonesia minus 1,3% dan skenario terbaik 1,4%. McKinsey memprediksi Indonesia akan mengalami economic recovery tercepat pada Q4 tahun 2020, dan terburuk pada tahun 2021 Q1.

  1. Terganggunya supply dan demand dunia karena lockdown di banyak negara serta menurunnya permintaan.

Kebijakan karantina di sejumlah negara, menghentikan semua proses produksi dan distribusi. Hal ini akan menimbulkan berkurangnya stock persediaan barang berhadapan dengan tingginya permintaan konsumen. Kondisi lain sudah dan mungkin terjadi. Menurut The Asian Development Bank (ADB) semakin tinggi tingkat penyebaran Covid19 akan membuat ekonomi merugi hingga USD 347 miliar. S&P Global Ratings memperkirakan dampak terbesar dari pandemi ini akan terasa di Asia Pasifik, menyebabkan kerugian USD 211 miliar yang melanda sejumlah sektor. Dimana kondisi ini menimbulkan shock pada demand dan supply pada perekonomian kawasan Asia Pasifik. Konsumen akan menahan kegiatan konsumsi dan terjadinya gangguan pada supply chain sehingga mengganggu proses produksi.

Ketergantungan beberapa negara pada impor bahan baku produksi pun merasakan dampak besar. Indonesia, misalnya. Menurut RG kebiasaan mengembangkan produk dengan komposisi bahan baku impor yang tinggi menimbulkan kerawanan dipengaruhi kondisi global, seperti yang terjadi saat ini. Padahal Indonesia punya kekayaan alam yang melimpah dan belum dikelola secara baik. Solusi mendasar yang ditawarkan adalah perkuat pasar lokal, strategi ekspor-impor dan diplomasi ekonomi.

  1. IMF menyatakan dunia akan masuk resesi global. Ditandai pertumbuhan ekonomi minus (kontraksi ekonomi) mengeluarkan resep hadapi: perbesar government spending untuk stimulus perekonomian dan lakukan penanganan penyebaran Covid 19 yang terukur. Mengutip pernyataan bapak Enggar dalam FD3, Covid-19 menyebabkan terjadinya lonjakan harga kebutuhan pokok, daya beli masyarakat menurun, banyak orang kehilangan pekerjaan dan kesulitan akses terhadap bahan baku untuk produksi. Dengan serangkaian dampak ini muncul kekhawatiran terjadi masalah sosial. Yang memungkinkan roda ekonomi terus berputar adalah harus mendorong masyarakat melakukan spending. Dana transfer daerah harus segera dikirmkan dengan bunga 0 persen kalau dana via bank, untuk memaksimalkan spending itu.
    Stimulus ekonomi yang telah diumumkan pemerintah mesti direalisasikan untuk mempertahankan daya beli sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat.

Dampak Covid pada Perekonomian Indonesia

  1. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia turun. Skenario Menteri Keuangan tentang langkah penguatan perlindungan sosial.

Ada tiga skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertama, asumsi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 ekonomi diproyeksi tumbuh 5,3% dengan asumsi harga minyak dunia 62 dolar AS per barel, nilai tukar Rp 14.400 per dolar AS, dan inflasi 3,1%.
Kedua, skenario ekonomi berat dengan proyeksi pertumbuhan 2,3%, harga minyak dunia 38 dolar AS per barel, nilai tukar rupiah Rp 17.500 per dolar AS, dan inflasi 3,9%.
Ketiga, skenario ekonomi sangat berat dengan proyeksi pertumbuhan minus 0,4%, harga minyak dunia 31 dolar AS per barel, inflasi 5,1 persen, dan nilai tukar mencapai Rp 20.000 per dolar AS.

Perubahan UU APBN 2020 dilakukan lewat Perppu no.1 Tahun 2020 dan Perpres 54 Tahun 2020 dengan asumsi defisit anggaran 5,07% dan penambahan belanja negara terkait antisipasi Covid 19 sebesar Rp 405,1 triliun yang telah disiapkan tersebut dialokasikan khusus untuk berbagai sektor dengan rincian:
a. Rp 75 triliun dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan.
b. Rp 110 triliun dialokasikan untuk perlindungan sosial.
c. Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat.
d. Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya terutama UMKM.

  1. DATA BPS terkini. Inflasi terkendali, tapi daya beli petani lewat indikator nilai tukar petani (NPT) merosot sejak Februari. Harus diwaspadai karena menyangkut daya beli petani/nelayan/peternak yang umumnya di pedesaan.

Stimulus yang dikeluarkan pemerintah selalu merupakan kombinasi dari sektor kesehatan, jaminan sosial, dan menopang sektor ekonomi maupun sektor keuangan agar tidak menular dan tidak menciptakan rantai krisis yang dalam dan berkelanjutan.

Pada masa tanggap darurat pandemi COVID-19, APBN juga difokuskan untuk pemeriksaan/tes kesehatan bagi pasien. Selanjutnya untuk peningkatan kapasitas RS dan ketersediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Di sisi lain, anggaran dan instrumen fiskal tetap dikelola untuk menekan dampak jangka panjang, termasuk memastikan terpenuhinya kecukupan pangan dan menggerakkan kembali perekonomian yang melambat.

  1. Penurunan ekonomi ditandai PHK yang jumlahnya signifikan, meski antisipasi sudah ada lewat Perppu 1 tahun 2020, perlu diwaspadai timing delivery-nya jangan sampai telat.

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mencatat hingga 7 April total jumlah perusahaan yang merumahkan pekerja dan PHK sebanyak 74.430 perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh/tenaga kerja sebanyak 1.200.031 orang, Dengan rincian, sektor formal yang dirumahkan dan di-PHK melingkupi 39.977 perusahaan, mencakup 1.010.579 orang tenaga kerja. Rinciannya, sebanyak 873.090 pekerja dan buruh dirumahkan dari 17.224 perusahaan. Kemudian 137.489 pekerja dan buruh kena PHK di 22.753 perusahaan. Sementara jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal sebanyak 34.453 perusahaan dan jumlah pekerjanya sebanyak 189.452 orang.

Pemerintah melakukan penambahan alokasi anggaran kartu pra-kerja dari 10 T menjadi 20 T dan mempercepat realisasi bantuan Kartu Prakerja dengan sasaran pekerja maupun buruh yang ter-PHK dan pekerja yang dirumahkan baik formal maupun informal. Selain itu memberikan bantuan program diantaranya program padat karya infrastruktur sanitasi lingkungan, padat karya produktif, kewirausahaan dan program tenaga kerja mandiri (TKM). Solusi ini disertai dengan upaya mendorong perusahaan menahan gelombang PHK melalui pengurangan upah dan fasilitas kerja.

Author: Arief Adi Wibowo

Experience Business Strategist, Media Executive, Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s